Jakarta, Penaberita.id–Saiful Rahmat Dasuki yang terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 27 Mei 2021 lalu terus memperjuangkan haknya.
Saiful mengatakan, Keputusan DPP melalui Ketua Umum (Ketum) PPP yang menunjuk selain dirinya merupakan bentuk pelanggaran nyata dan anti-demokrasi. Terlebih, secara nyata terjadi pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai berlambang ka’bah tersebut.
“Partai politik itu bagian dari demokrasi, tapi kenapa DPP justru menabrak proses pemilihan yang sudah berlangsung demokratis di Muswil PPP DKI Jakarta, ujarnya, Kamis (28/7).
Syaiful menjelaskan, berdasarkan hasil Muswil tersebut Tim Formatur sudah mengajukan ke DPP untuk segera diberikan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan dirinya sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta. Tapi, terjadi anomali karena yang diberikan SK adalah orang lain.
“Inilah yang menjadi akar permasalahan. Selama DPP PPP tidak menganulir SK saat ini dengan SK hasil Muswil maka kami tentu akan terus berjuang. Tidak hanya secara legal formal, kita juga akan gencarkan aksi unjuk rasa,” terangnya.
Menurutnya, jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka dengan berat hati dirinya bersama para pendukung akan meminta agar Ketua Umum PPP saat ini, Suharso Monoarfa untuk mundur atau segera dievaluasi kepemimpinannya.
“Saya menilai kepemimpinan saat ini sangat arogan, sangat sewenang-wenang di dalam menangkap aspirasi kader dan lebih mengedepankan pragmatisme politik,” bebernya.
Ia menambahkan, dalam sejarah PPP di Jakarta, baru kali ini ada figur yang tidak mengikuti kontestasi Muswil justru diberikan SK. Ironisnya, ternyata hal ini tidak hanya terjadi di Jakarta.
“Sejauh ini kami yang paling bersuara lantang melawan arogansi dan oligarki yang sedang berjalan karena ini akan merusak PPP di masa yang akan datang,” ucapnya.
Berbagai upaya yang dilakukan dirinya, lanjut Saiful, mendapatkan banyak dukungan dan simpati dari senior-senior atau tokoh di PPP.
“Adanya kepemimpinan di DPP saat ini yang begitu arogan pada faktanya ternyata juga membuat banyak yang tidak terakomodir dalam kepengurusan. Bahkan, sebagai pendiri PPP ada empat elemen penting sudah tidak menjadi pertimbangan lagi dalam menjalankan organisasi,” pungkasnya. *** Frans P