Komisi Informasi Pusat RI Bahas Keterbukaan Informasi dengan Dua Kampus Ini di Malaysia

Foto: ISTIMEWA
Foto: ISTIMEWA

Malaysia, Penaberita.id—Komisi Informasi Pusat RI melakukan kunjungan kerja ke Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti  Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam Malaysia, pada 3 – 5 November 2023.

Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Syawaludin mengatakan, Indonesia dan Malaysia sudah lama menjalin hubungan bilateral yang baik. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan kunjungan membahas soal implementasi keterbukaan informasi dalam pelaksanaan demokrasi dari aspek partisipasi public.

“Kunjungan komparatif studi tersebut dimaksudkan untuk membandingkan implementasi keterbukaan informasi dan pelaksanaan demokrasi dari aspek transparansi serta partisipasi publik di kedua negara, yakni Indonesia – Malaysia yang selama ini sudah menjalin hubungan bilateral yang baik,” ujarnya Jumat (3/11).

Mantan Ketua Komisi Informasi  Bangka Belitung ini menjelaskan, keterbukaan informasi  awalnya merupakan inisiatif masyarakat sipil untuk melakukan reformaasi di tahun 1999, serta ingin memperjuangkan hak dasar/hak asasi manusia  untuk memperoleh informasi publik  yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi di Indonesia.

“Di Indonesia, pada hakikatnya tujuan keterbukaan informasi adalah untuk menjamin hak warga negara  dalam memperoleh informasi publik dan mendorong partisipasi  masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public,” jelasnya.

Syawal menambahkan, selanjutnya kunjungan ini akan mendiskusikan berkaitan dengan implementasi pelaksanaan  keterbukaan informasi  di kedua  negara ini, serta melihat sejauh mana dampak keterbukaan informasi memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, problem solving terhadap  perkembangan pesat  teknologi digital saat ini berpengaruh terhadap akses informasi dan perlindungan data pribadi. 

“Adapun materi presentasi menyangkut  studi perbandingan  penyelesaian sengketa informasi, sharing keterbukaan informasi publik di pemerintah, BUMN, Bangking dan Lembaga finansial non bank, dan pengukuran hasil  terhadap keterbukaan informasi di masing-masing  negara,” tutupnya. Frans P